Andre Logo

Andre Logo

Staff SubBag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinkes Kota Kupang

Kamis, 06 September 2012 13:18

Deseminasi DHA Kota Kupang Tahun 2011

Rabu, 5 September 2012, Dinas Kesehatan Kota Kupang melaksanakan kegiatan Tahunan District Health Account (DHA) untuk menjelaskan rincian pembiayaan kesehatan Kota Kupang Tahun 2011. WHO dan lembaga dunia lain (UNDP, WB, dll) rnenyarankan agar negara-negara di dunia melakukan pencatatan dan analisis situasi pembiayaan kesehatan (National Health Account). Tujuannya adaiah untuk melihat kecukupan, ketepatan alokasi dan efektivitas pembiayaan kesehatan tersebut dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Selain itu, hasil pencatatan tersebut dapat dibandingkan antara negara.

Rabu, 01 Agustus 2012 08:58

Profil Menkes Nafsiah Mboi, SPA, MPH

Ketika diumumkan menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (13/6/2012), nama Nafsiah Mboi semakin mencuat ke permukaan. Bagi sebagian pegiat kesehatan masyarakat, nama Nafsiah sudah tak asing lagi. Namun, bagi sebagian masyarakat awam lainnya, nama Nafsiah masih asing. Siapakah Nafsiah, yang pernah dicalonkan sebagai menteri kesehatan pada 2004?

Berikut ini adalah profil Nafsiah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Rabu.
Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH adalah dokter spesialis anak yang juga ahli Kesehatan Masyarakat yang telah mengenyam pendidikan di Indonesia, Eropa dan Amerika. Nafsiah memiliki pengalaman karir panjang sebagai Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan (1964-1998), sebagai anggota DPR (1992-1997), dan Pegawai Perserikatan Bangsa-bangsa (1999-2002) tepatnya sewaktu menjabat sebagai Direktur Department of Gender and Women's Health pada World Health Organization Pusat di Geneva, Swiss.
Nafsiah yang lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940 adalah lulusan Spesialisasi Dokter Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 1971. Gelar Master of Public Health diperoleh di Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium, tahun 1990. Beberapa penghargaan yang pernah diperolehnya di antaranya Ramon Magsaysay Foundation Award for Government Service dari Ramon Magsaysay Foundation, Manila, Philippines (1986), Satya Lencana Bhakti Sosial diterima dari Presiden Republik Indonesia (1989), Fellow of the Australia-Indonesia Institute (1993), Penghargaan dari Asia HRD Congress (2008) dan Penghargaan Soetomo Tjokronogoro yang diberikan oleh PB-IDI (2009).
Nafsiah menikah dengan Brigjen Purn Dr. Ben Mboi MPH, mantan Gubernur NTT dan dikaruniai 3 orang putra dan 5 cucu. Nafsiah memulai karirnya di Departemen Kesehatan sejak tahun 1964. Beberapa jabatan yang pernah diembannya selama menjadi karyawan Departemen Kesehatan adalah sebagai Kepala Rumah Sakit Umum, Ende, Flores (1964 - 1968), Kepala Seksi Perijinan pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang (1979 - 1980), Kepala Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPPKM) pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang (1980 - 1985).
Selain jabatan karir, Nafsiah pernah menjadi Anggota DPR/MPR RI (1992 - 1997), Ketua Komite PBB untuk Hak-hak Anak (1997 - 1999), Direktur Department of Gender and Women's Health, WHO, Geneva Switzerland (1999 - 2002) dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (2006 - sekarang).
Lebih dari 70 karya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris telah dipublikasikan, 20 di antaranya adalah makalah dan artikel. Nafsiah dikenal sebagai sukarelawan dan pekerja masyarakat sejak masih berstatus sebagai pelajar. Selain itu, Nafsiah juga dikenal sebagai aktivis bidang keluarga berencana. Dirinya juga mendedikasikan diri untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Komitmen untuk antidiskriminasi dan kesetaraan dalam masyarakat mengarahkan Nafsiah menjadi aktivis untuk hak-hak azasi manusia, dan menjadi salah satu pendiri Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, anggota Komnas HAM, dan Wakil Ketua Komnas Perempuan. Sumber: KOMPAS.com

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kesatuan sistem Dinas Kesehatan secara keseluruhan. Penerapan sistem informasi memberikan dukungan dalam penerapan program-program di Puskesmas sebagai pusat pelayanan dasar kepada masyarakat. Selama ini dalam penyelenggaraannya, upaya pencatatan dan pelaporan seakan berjalan sendiri dan tidak bersinergi dengan upaya kesehatan lainnya. Andaikata ada hubungannya, masih sebatas pada pengumpulan data. Pekerjaan upaya pencatatan dan pelaporan dimaknai secara terbatas oleh petugas.

Hal ini telah mendorong inisiatif Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk mengembangkan sebuah jaringan informasi kesehatan secara terpadu dan menyeluruh untuk semua Kabupaten/Kota di NTT dengan menggunakan aplikasi software SIKDA Terpadu NTT. Sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan kesehatan secara tepat sasaran dan efektif. Yang mana pada akhirnya akan membawa perencanaan menuju pelayanan yang berkualitas bagi seluruh rakyat NTT, terutama kaum miskin serta para ibu dan anak, sehingga dapat juga berkontribusi dalam menurunkan AKI dan AKB dalam propinsi NTT.

Pemerintah Kota Kupang dalam upaya mendukung program ini, telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk dukungan insentif bagi Tim SIK Puskesmas dan Dinas Kesehatan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Selain itu dianggarkan pula pertemuan rutin TIM SIK per triwulan dan penyediaan sarana pengolahan data berupa laptop, komputer PC dan printer. Sehingga diharapkan dari segi peningkatan kapasitas TIM SIK ini, dapat didukung melalui kemitraan AIPMNH. Dengan berbagai dukungan sarana dan prasarana yang ada maka Dinas Kesehatan Kota Kupang sangat berpotensi dalam menjalankan Sistem Informasi Kesehatan Daerah ini secara elektronik atau berbasis komputer. Sehingga diharapkan dengan sistem yang baru ini dapat digunakan untuk mengolah data yang lebih besar. Sistem ini akan dikembangkan pada 2 puskesmas di Kota Kupang yang merupakan Puskesmas yang didukung oleh AIPMNH yakni Puskesmas Pasir Panjang dan Puskesmas Sikumana. Dengan harapan ke depannya sistem informasi ini dapat diimplementasikan secara bertahap di 8 (delapan) puskesmas lainnya di Kota Kupang. Untuk memulai penerapan SIKDA Sistem Elektonik ini maka Dinas Kesehatan Kota Kupang akan melakukan Pelatihan SIKDA Sistem Elektronik sesuai dengan rencana kerja Kemitraan AIPMNH Kota Kupang tahun 2012.

Pelatihan Sikda Elektronik dilaksanakan sejak tanggal 23-27 Juli 2012, bertempat di Joeniar Guest House dengan mengundang 18 Peserta yang terdiri dari 6 Peserta (Kepala Puskesmas, Tenaga SIK, dan Bidan Koordinator) dari 2 Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Pasir Panjang, yang dipilih sebagai Puskesmas Percontohan untuk penerapan aplikasi Sikda Elektronik, Tenaga SIK dari masing-masing Bidang di Dinas Kesehatan yakni Tim SIK Bidang Sekretariat, Kesehatan Keluarga, PL-Promkes, Pelayanan Kesehatan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.

Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi diantara overview perencanaan dan implementasi Sikda Manual hingga elektronik, review pelaksanaan Sikda Manual, serta pelatihan Aplikasi Sikda Elektronik, serta introduksi GIC atau Gerbang Informasi Cepat. Pelatihan Aplikasi Sikda Elektronik ini diwarnai sesi diskusi dan Tanya jawab, dalam pelaksanaannya terlihat antusiasme peserta yang cukup besar dalam melaksanakan simulasi maupun diskusi tentang aplikasi sikda elektronik. Apabila nantinya akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan maka 2 Puskesmas ini dijadwalkan akan segera melakukan Reformasi Sistem Pendaftaran dan registrasi pasien, serta pencatatan rekam medik dari system manual ke system elektronik paling lambat akhir tahun ini. Aplikasi Sikda Elektronik sendiri mengakomodir berbagai kebutuhan pelaporan yang akan dilaporkan ke Tk. Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Dalam aplikasi ini terdapat 4 menu bar utama yakni, Menu registrasi, Menu Buku Kerja yang terdiri dari Buku Kerja/Register Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Laboratorium, Kesling, Promkes, dan IGD, menu bar berikut adalah menu Laporan sebagai bentuk rekapitulasi register laporan dalam setiap buku kerja yang siap di Upload dalam bentuk elektronik pada setiap dinas kesehatan kabupaten/kota, dan menu setting. Apabila nantinya sistem ini mampu berjalan secara maksimal seperti yang direncanakan, maka nantinya diharapkan system ini akan memberikan kemudahan dalam berbagai system pencatatan dan administrasi pasien yang ada di tingkat Puskesmas, sehingga Puskesmas nantinya tidak perlu lagi mengerjakan laporan secara manual dalam beberapa rangkap tetapi laporan sudah tersedia dalam bentuk elektronik, sehingga nantinya akan tetap tersimpan secara baik secara elektronik dalam komputer setiap Puskesmas maupun server di Dinas Kesehatan.

Selain melatih aplikasi Sikda elektronik juga dilaksanakan introduksi GIC ataun Gerbang Informasi Cepat sebagai metode terbaru dalam pelaporan yang bersifat real time untuk menjawab besarnya kebutuhan data kesehatan yang up to date dan terkini. Pelatihan ini ditutup pada tanggal 27 Juli 2011, dan diharapkan realisasi Sikda Manual dan elektronik di Puskesmas dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Semoga..

 

Tanggal 4 Juli Wakil Menteri PPN/Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MS,   didampingi  Deputi Menteri PPN/Bappenas  Bidang SDM,  beserta Ketua Bappeda Provinsi NTT dan para pejabat Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengunjungi Puskesmas Pasir Panjang yang merupakan salah satu Puskesmas Reformasi AIPMNH di Kota Kupang. Dalam kunjungan ini Wamen dan rombongan disambut oleh Kadis Kesehatan Kotas Kupang, Kabid Kesga dan Kepala Puskesmas beserta staf.  

Wamenkes Saat di sambut Kepala Puskesmas Pasir Panjang
Dalam kunjungan ini rombongan Wamen mendapat penjelasan tentang kegiatan Reformasi Puskesmas dari Kadis Kesehatan Kota Kupang dan Kepala Puskesmas Pasir Panjang. Kadis Kesehatan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Reformasi Puskesmas lewat pembentukan BPP, turut hadir juga ketua BPP Kecamatan Kota Lama yang sempat pula menjelaskan bagaimana BPP membantu Puskesmas mendapatkan dana CSR dari Kalbe Farma.

Wamen Menyempatkan diri berdialog dengan salah satu pasien Puskesmas Pasir Panjang

Ketua BPP Kecamatan Kota Lama sedang memberikan penjelasan tentang Kegiatan BPP dan juga Program NICE

Wamen dan Deputi Bapenas mendapatkan penjelasan dari Kadis Kesehatan Kota Kupang dan kepala Puskesmas Pasir Panjang

Kepala Puskesmas Pasir Panjang memberikan penjelasan pada Wamen tentang waktu pelayanan yang diperpanjang sebagai tindak lanjut dari hasil survey pengaduan masayarakat
Saat berkeliling Wamen dan Ibu Deputi  sangat tertarik dengan visualisasi berupa waktu pelayanan laboratorium, janji pelayanan serta hasil survey pengaduan. Menurut Wamen  hasil-hasil yang dilihat di Puskesmas Pasir Panjang sangat baik sekali untuk dapat dikembangkan di Provinsi lain, untuk itu beliau meminta secara khusus kepada Ibu Deputi Bapenas untuk membicarakan dengan Ausaid agar kegiatan Reformasi Puskesmas ini bisa direplikasi di tempat lain. Bahkan  Wamen sempat menyampaikan terima kasih kepada Mentor yang telah melakukan perubahan di Puskesmas Pasir Panjang, tentunys hal  ini  sangat membanggakan.

Kepala Puskesmas sedang menjelasakan kegiatan reformasi puskesmas yang sedang berjalan di Puskesmas Pasir panjang

Ekspresi Wamen saat meneliti poster waktu pelayanan sebagai respon Puskesmas terhadap hasil survey Pengaduan Masyarakat

Wamenkes dan Deputi Bapenas meneliti poster waktu pelayanan laboratorium di Puskesmas Pasir Panjang dan mengapresiasi karena puskesmas mampu memberikan kepastian pelayanan terhadap pengguna layanan

Wamenkes sedang meneliti kantong persalinan di Poli KIA didampingi staf Kementrian Kesehatan

Selama kunjungan  Wamen dan Deputi  terlihat sangat puas dengan kondisi di Puskesmas Pasir Panjang ini dapat terlihat dari pujian yang disampaikan serta kesigapan para staf Puskesmas dalam memberikan penjelasan serta visualisasi informasi yang bisa ditemui.

Kadis Kesehatan kota Kupang sedang menjelaskan Kegiatan Reformasi Puskesmas kepada Wamen didampingi Kepala Puskesmas Pasir Panjang

Kepala Puskesmas sedang menjelaskan hasil survey pengaduan dan Janji Maklumat pelayanan sebagai respon Puskesmas terhadap keluhan pengguna layanan

Mentor juga mendapat kesempatan menjelaskan kegiatan Puskesmas Reformasi kepada Wamenkes dan rombongan
Semoga dengan kunjungan ini akan menambah semangat staf Puskesmas Pasir Panjang untuk untuk terus melakukan reformasi pelayanan.

 

Demam Musik bervolume keras, sepertinya tidak ada matinya. Banyak sekali kaum muda yang hobi untuk mendengarkan music dengan volume diambang batas maksimal suara yang harusnya bisa didengar manusia. Kenyataan ini mungkin paling banyak ditemui didalam angkutan-angkutan umum di Kota Kupang yang banyak menyajikan jenis musik terbaru dengan volume diatas rata-rata. Bahkan hingga saat ini kemudian muncul stereotype yang menyatakan angkutan dengan sajian music volume keras lebih mudah mendapatkan penumpang yang rata-rata kaum muda dibandingkan yang menyajikan music dengan volume normal.

Selasa, 03 Juli 2012 10:08

Semangka Lokal Banjiri Kota Kupang

Dalam Beberapa minggu terkahir ini kita melihat banyak sekali penjual "dadakan" buah semangka yang berjualan di sepanjang jalan protokol di Kota Kupang. sebagian penjual semangka banyak berjualan di daerah oesapa, oebobo, dan dalam pasar-pasar tradisional di Kota Kupang. Dengan banyaknya buah semangka yang "membanjiri" Kota Kupang, maka sebenarnya ini menjadi berkah tersendiri buat masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, karena menjadi lebih mudah untuk mendapatkan buah tersebut. Harga jual buah inipun menjadi semakin terjangkau karena, banyaknya buah yang dijual.

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari yakni pada 23 Mei 2012 di Pustu Airnona Kecamatan Kota Raja yang dimulai pada jam 11:00 wita hingga 16:30 wita. Kegiatan diawali dengan pengantar dari Mentor yang bertindak sebagai MC. Selanjutnya kegiatan pembukaan berupa pengarahan dari drg. Shinta Ndaumanu selaku Kepala Puskesmas Bakunase dan kegiatan ini di Fasililtasi oleh Fasilitator Rini  Muskanan.

 

Presentasi pertama disampaikan oleh Kepala Puskesmas tentang jalannya kegiatan Reformasi Puskesmas, serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dari kegiatan Reformasi Puskesmas. Kepala Puskesmas juga menyampaikan pelaksanaan Uraian Tugas, Etika Pelayanan dan mekanisme Penanganan Pengaduan. Hasil dari lokakarya SDM sebelumnya belum berjalan optimal untuk itu perlu dilakukan review dan nantinya akan dikuatkan dengan SK Kepala Puskesmas sehingga bisa dijalankan dengan baik oleh para staf yang nantinya akan berimbas pada peningkatan pelayanan.

 

Kepala Puskesmas kemudian memberikan contoh beberapa uraian tugas, etika pelayanan serta prosedur penanganan pengaduan yang mesti mendapat perhatian dari peserta lokakarya untuk memberikan masukan atau menambahkan yang belum ada atau mengganti yang lain jika dirasa perlu atau selama ini tidak sesuai dengan kondisi di Puskesmas Bakunase.  Selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan alur kegiatan yang akan dilalui pada lokakarya yang mana hasilnya akan dibuat dalam bentuk SK Kepala Puskesmas.

 

Kegiatan selanjutnya Rini Muskanan selaku Fasilitator Reformasi Puskesmas memfasilitasi kegiatan  review terhadap uraian tugas, etika pelayanan serta prosedur pengaduan yang telah disusun pada lokakarya sebelumnya. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok memberikan review yang kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

 

 

Hasil dari lokakarya tersebut adalah:

ETIKA PELAYANAN PUSKESMAS BAKUNASE:

 

  1. Sikap dan perlakuan pelayanan
  2. Budaya pelayanan
  3. Kepastian prosedur layanan
  4. Penyediaan fasilitas layanan
  5. Cara menangani keluhan (handling complain)
  6. Cara menjawab telpon dari warga pengguna
  7. Menggali aspirasi pelayanan
  8. Penyediaan kotak saran

 

 

 

 

 

 

Sebentar lagi Laga Semifinal dan Final Euro 2012 akan digelar. Namun, ada yang perlu Anda perhatikan saat menonton pertandingan final tersebut yaitu jangan pakai emosi. Sebab, emosi dapat memicu masalah pada kesehatan jantung Anda.

 

Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA Generik dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah dimulai sejak decade delapan puluhan. Pada masa itu Departemen Kesehatan RI melalui Pusat Data Kesehatan (PUSDAKES) memanfaatkan teknologi informasi dengan system Electronic Data Processing (EDP) namun hal ini baru diterapkan di tingkat pusat. komitmen bersama antar pemimpin birokrasi bidang kesehatan untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, baik di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, namun karena berbagai kendala dan hambatan termasuk kurangnya dana dan tidak adanya payung hukum (PP) membuat SIK kurang optimal dan belum berdayaguna.

Pada era sembilan puluhan Departemen Kesehatan telah mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas (SP2TP), Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Surveilans Penyakit bahkan Sistem Informasi Penelitian & Pengembangan Kesehatan. Namun masing-masing sistem tersebut belum terintegrasi dengan baik dan sempurna. Pada tahun 2002 Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.511 tentang “Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)” dan Kepmenkes No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA)”. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).

SIKDA seharusnya bertujuan untuk mendukung SIKNAS, namun dengan terjadinya desentralisasi sektor kesehatan ternyata mempunyai dampak negatif. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan. Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan (termasuk mengenai data dan informasi) mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem informasi kesehatan yang dibangun tidak standar juga. Variabel maupun format input/output yang berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling berkomunikasi.

Selain di daerah, di lingkungan Kementerian Kesehatan pun belum tersusun satu sistem informasi yang standar sehingga masing-masing program membangun system informasinya masing-masing dengan sumber data dari kabupaten/kota/provinsi. Akibat keadaan di atas, data yang dihasilkan dari masingmasing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana. Ditambah dengan lambatnya pengiriman data, baik ke Dinas Kesehatan maupun ke Kementerian Kesehatan, mengakibatkan informasi yang diterima sudah tidak up to date lagi dan proses pengolahan dan analisis data terhambat. Pada akhirnya para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat.

Melihat berbagai kondisi di atas maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang berstandar nasional” dengan format input maupun output data yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dari tingkat pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Untuk itu awal tahun 2012, Kementerian Kesehatan melalui Pusat data dan Informasi akan meluncurkan aplikasi ”SIKDA Generik”. Seluruh unit pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dapat terhubung jejaring kerjasamanya melalui aplikasi SIKDA Generik. Selain itu aplikasi “SIKDA Generik” dirancang dan dibuat untuk memudahkan petugas puskesmas saat melakukan pelaporan ke berbagai program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian diharapkan aliran data dari level paling bawah sampai ke tingkat pusat dapat berjalan lancar, terstandar, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Diharapkan aplikasi tersebut dapat berguna secara efektif sebagai alat komunikasi pengelola data/informasi di daerah, dapat saling tukar menukar data dan informasi, serta membantu pengelola data/informasi agar selalu siap memberikan data atau gambaran kondisi kesehatan secara utuh dan berdasarkan bukti. Aplikasi “SIKDA Generik” merupakan penerapan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan, sehingga diharapkan dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang cepat, tepat dan akurat dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Sistem kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat sebagai berikut:

  • Tingkat Kabupaten/Kota, dimana terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya, dinas kesehatan kabupaten/kota, instalasi farmasi kabupaten/ kota, rumah sakit kabupaten/kota, serta pelayanan kesehatan rujukan primer lainnya.
  • Tingkat Provinsi, dimana terdapat dinas kesehatan provinsi, rumah sakit provinsi, dan pelayanan kesehatan rujukan sekunder lainnya.
  • Tingkat Pusat, dimana terdapat Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, dan Pelayanan kesehatan rujukan tersier lainnya.

Pada saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) model pengelolaan SIK, yaitu :

  1. Pengelolaan SIK manual, dimana pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan. Hal ini terjadi oleh karena adanya keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelayanan kesehatan itu berada. Pengelolaan secara manual selain tidak efisien juga menghambat dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan proses pelaporan.
  2. Pengelolaan SIK komputerisasi offline, pada jenis ini pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa, namun masih belum didukung oleh jaringan internet online ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional.
  3. Pengelolaan SIK komputerisasi online, pada jenis ini pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional untuk memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data.

Dalam proses pengelolaan data/informasi kesehatan di Indonesia, standar-standar yang dibutuhkan, baik standar proses pengelolaan informasi kesehatan maupun teknologi yang digunakan, belum memadai. Akses dan sumber daya kesehatan juga tidak merata, lebih banyak dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terutama di pulau Jawa. Akibatnya setiap institusi kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi menerapkan sistem informasi menurut kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadikan sistem yang digunakan berbeda-beda dan sulit untuk disatukan. Selain itu, kepemilikan dan keamanan data yang dipertukarkan menjadi penghalang untuk menyediakan data yang bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan. Penyebab sulitnya mewujudkan pertukaran data kesehatan di Indonesia yaitu:

  • Penggunaan platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda di setiap daerah.
  • Arsitektur dan bentuk penyimpanan data yang berbeda -beda
  • Kultur kepemilikan data yang kuat dan possessive
  • Kekhawatiran akan masalah keamanan data

Konsep SIKDA Generik
Ketersediaan informasi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi & fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Informasi kesehatan ini dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan atau SIK.
Dengan berlakunya sistem otonomi daerah, maka pengelolaan SIK merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemerintah daerah.

  • Pemerintah pusat/Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
  • Pemerintah daerah provinsi/dinas kesehatan provinsi, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala provinsi.
  • Pemerintah daerah kabupaten/kota / dinas kesehatan kab/kota, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala kabupaten/kota.

Dampak dari otonomi daerah tersebut, setiap pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan SIK berbasis teknologi informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga saat ini terdapat berbagai jenis SIK yang berbeda-beda di tiap daerah, baik itu berbeda dari sisi sistem operasi, bahasa pemrograman maupun data basenya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

  • SIK di Indonesia belum terintegrasi satu dengan lainnya. Informasi kesehatan masih terfragmentasi dan belum mampu mendukung penetapan kebijakan serta kebutuhan pemangku kebijakan.
  • Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka Pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi kesehatan yang dapat mengintegrasikan dan memfasilitasi proses pengumpulan dan pengolahan data, serta komunikasi data antar pelaksana pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat pusat, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh. Pada saat bersamaan juga memperbaiki proses pengolahan informasi yang terjadi di daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia.

SIKDA Generik merupakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi kesehatan daerah, dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan diseminasi informasi kesehatan. SIKDA Generik dirancang untuk menjadi standar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di wilayahnya. SIKDA Generik hadir melalui proses inventarisasi berbagai SIKDA elektronik yang saat ini berjalan dan digunakan di daerah, memilih yang terbaik, kemudian dianalisis sehingga dihasilkan satu set deskripsi kebutuhan SIKDA Generik, yang mewakili kebutuhan seluruh komponen dalam sistem kesehatan Indonesia dan disesuaikan dengan standar yang diatur dalam Pedoman Nasional SIK.
Langkah selanjutnya dari pengembangan SIKDA Generik ini adalah mendistribusikan aplikasi SIKDA Generik kepada pemerintah daerah yang belum memiliki/menggunakan. Untuk pemerintah daerah yang telah memiliki/menggunakan SIKDA elektronik dapat tetap menggunakannya dengan beberapa penyesuaian terhadap Pedoman Nasional SIK atau beralih ke SIKDA Generik.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan interaksi dari berbagai komponen dalam SIKDA Generik dapat dilihat dalam bagan berikut :

Model Sikda Generik

Keterangan :
1. Fasilitas/institusi kesehatan yang masih manual/paper based, data dientri di computer entry station SIKDA Generik yang ada di kantor dinas kesehatan kab/kota. Data yang dientri bisa berbentuk data individual maupun agregat. Khusus untuk data puskesmas, data dientri melalui Sub Sistem SIM Puskesmas pada SIKDA Generik sehingga data yang diinput adalah data pasien secara individual.
2. Puskesmas yang telah memiliki perangkat komputer tetapi belum menggunakan aplikasi SIMPUS dapat menggunakan aplikasi SIKDA Generik, yang terhubung ke data base lokal di puskesmas tersebut atau langsung terhubung ke data base SIKDA Generik di Server SIKDA Generik yang ditempatkan di Kantor Dinkes kab/Kota melalui jaringan internet online.
3. Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah menggunakan komputer ataupun aplikasi sistem informasi manajemen lainnya, dapat melakukan eksport/sinkronisasi/migrasi file data base secara online melalui internet melalui Sub Sistem Komunikasi Data pada SIKDA Generik.
4. Setiap pemangku kepentingan dapat mengakses informasi kesehatan pada SIKDA Generik melalui Sub Sistem Executive Information Dashboard, yang berisi indikator-indikator kesehatan kab/kota yang merupakan rangkuman dari data-data puskesmas, rumah sakit, dan instalasi farmasi kab/kota. Laporan/informasi disajikan secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik, dengan berbagai kriteria yang dapat ditentukan sesuai keinginan pengguna.

 

Senin, 25 Jun 2012 10:59

Tips Menyembuhkan Flu secara alami

Pergantian musim kerap kali disertai dengan berjangkitnya penyakit flu. Tentu saja banyak pilihan obat yang dijual di pasaran untuk mengatasi sakit yang satu ini.

Halaman 3 dari 4

Mitra Dinkes

Situs Pemerintah Kota Kupang - NTT
Situs Resmi Pemerintah Kota Kupang - NTT
Bappeda Kota Kupang
Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
Puskesmas Pasir Panjang
Melayani dengan CERIA: Cepat,Empati, Ramah, Inovatif & Akurat
Puskesmas Kupang Kota
Profil & Kegiatan Puskesmas Kupang Kota
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
SIKDA NTT
Website Resmi SIKDA NTT

Feedback

james faot
Sabtu, 01 September 2012 lalu, Kami mengundang Dinkes Kota Kupang sebagai salah satu na...
Bungsu
mantaappzz....!!!
crew perencanaan dinkeskot,,kereennzzz... (siapa dulu bosnya,, k len tu pasti, xixixi...