Andre Logo

Andre Logo

Staff SubBag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Dinkes Kota Kupang

Demam Musik bervolume keras, sepertinya tidak ada matinya. Banyak sekali kaum muda yang hobi untuk mendengarkan music dengan volume diambang batas maksimal suara yang harusnya bisa didengar manusia. Kenyataan ini mungkin paling banyak ditemui didalam angkutan-angkutan umum di Kota Kupang yang banyak menyajikan jenis musik terbaru dengan volume diatas rata-rata. Bahkan hingga saat ini kemudian muncul stereotype yang menyatakan angkutan dengan sajian music volume keras lebih mudah mendapatkan penumpang yang rata-rata kaum muda dibandingkan yang menyajikan music dengan volume normal.

Selasa, 03 Juli 2012 10:08

Semangka Lokal Banjiri Kota Kupang

Dalam Beberapa minggu terkahir ini kita melihat banyak sekali penjual "dadakan" buah semangka yang berjualan di sepanjang jalan protokol di Kota Kupang. sebagian penjual semangka banyak berjualan di daerah oesapa, oebobo, dan dalam pasar-pasar tradisional di Kota Kupang. Dengan banyaknya buah semangka yang "membanjiri" Kota Kupang, maka sebenarnya ini menjadi berkah tersendiri buat masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, karena menjadi lebih mudah untuk mendapatkan buah tersebut. Harga jual buah inipun menjadi semakin terjangkau karena, banyaknya buah yang dijual.

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari yakni pada 23 Mei 2012 di Pustu Airnona Kecamatan Kota Raja yang dimulai pada jam 11:00 wita hingga 16:30 wita. Kegiatan diawali dengan pengantar dari Mentor yang bertindak sebagai MC. Selanjutnya kegiatan pembukaan berupa pengarahan dari drg. Shinta Ndaumanu selaku Kepala Puskesmas Bakunase dan kegiatan ini di Fasililtasi oleh Fasilitator Rini  Muskanan.

 

Presentasi pertama disampaikan oleh Kepala Puskesmas tentang jalannya kegiatan Reformasi Puskesmas, serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dari kegiatan Reformasi Puskesmas. Kepala Puskesmas juga menyampaikan pelaksanaan Uraian Tugas, Etika Pelayanan dan mekanisme Penanganan Pengaduan. Hasil dari lokakarya SDM sebelumnya belum berjalan optimal untuk itu perlu dilakukan review dan nantinya akan dikuatkan dengan SK Kepala Puskesmas sehingga bisa dijalankan dengan baik oleh para staf yang nantinya akan berimbas pada peningkatan pelayanan.

 

Kepala Puskesmas kemudian memberikan contoh beberapa uraian tugas, etika pelayanan serta prosedur penanganan pengaduan yang mesti mendapat perhatian dari peserta lokakarya untuk memberikan masukan atau menambahkan yang belum ada atau mengganti yang lain jika dirasa perlu atau selama ini tidak sesuai dengan kondisi di Puskesmas Bakunase.  Selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan alur kegiatan yang akan dilalui pada lokakarya yang mana hasilnya akan dibuat dalam bentuk SK Kepala Puskesmas.

 

Kegiatan selanjutnya Rini Muskanan selaku Fasilitator Reformasi Puskesmas memfasilitasi kegiatan  review terhadap uraian tugas, etika pelayanan serta prosedur pengaduan yang telah disusun pada lokakarya sebelumnya. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok memberikan review yang kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

 

 

Hasil dari lokakarya tersebut adalah:

ETIKA PELAYANAN PUSKESMAS BAKUNASE:

 

  1. Sikap dan perlakuan pelayanan
  2. Budaya pelayanan
  3. Kepastian prosedur layanan
  4. Penyediaan fasilitas layanan
  5. Cara menangani keluhan (handling complain)
  6. Cara menjawab telpon dari warga pengguna
  7. Menggali aspirasi pelayanan
  8. Penyediaan kotak saran

 

 

 

 

 

 

Sebentar lagi Laga Semifinal dan Final Euro 2012 akan digelar. Namun, ada yang perlu Anda perhatikan saat menonton pertandingan final tersebut yaitu jangan pakai emosi. Sebab, emosi dapat memicu masalah pada kesehatan jantung Anda.

 

Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA Generik dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah dimulai sejak decade delapan puluhan. Pada masa itu Departemen Kesehatan RI melalui Pusat Data Kesehatan (PUSDAKES) memanfaatkan teknologi informasi dengan system Electronic Data Processing (EDP) namun hal ini baru diterapkan di tingkat pusat. komitmen bersama antar pemimpin birokrasi bidang kesehatan untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, baik di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, namun karena berbagai kendala dan hambatan termasuk kurangnya dana dan tidak adanya payung hukum (PP) membuat SIK kurang optimal dan belum berdayaguna.

Pada era sembilan puluhan Departemen Kesehatan telah mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas (SP2TP), Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Surveilans Penyakit bahkan Sistem Informasi Penelitian & Pengembangan Kesehatan. Namun masing-masing sistem tersebut belum terintegrasi dengan baik dan sempurna. Pada tahun 2002 Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.511 tentang “Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)” dan Kepmenkes No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA)”. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).

SIKDA seharusnya bertujuan untuk mendukung SIKNAS, namun dengan terjadinya desentralisasi sektor kesehatan ternyata mempunyai dampak negatif. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan. Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun belum adanya kebijakan tentang standar pelayanan bidang kesehatan (termasuk mengenai data dan informasi) mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem informasi kesehatan yang dibangun tidak standar juga. Variabel maupun format input/output yang berbeda, sistem dan aplikasi yang dibangun tidak dapat saling berkomunikasi.

Selain di daerah, di lingkungan Kementerian Kesehatan pun belum tersusun satu sistem informasi yang standar sehingga masing-masing program membangun system informasinya masing-masing dengan sumber data dari kabupaten/kota/provinsi. Akibat keadaan di atas, data yang dihasilkan dari masingmasing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana. Ditambah dengan lambatnya pengiriman data, baik ke Dinas Kesehatan maupun ke Kementerian Kesehatan, mengakibatkan informasi yang diterima sudah tidak up to date lagi dan proses pengolahan dan analisis data terhambat. Pada akhirnya para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat.

Melihat berbagai kondisi di atas maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang berstandar nasional” dengan format input maupun output data yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dari tingkat pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Untuk itu awal tahun 2012, Kementerian Kesehatan melalui Pusat data dan Informasi akan meluncurkan aplikasi ”SIKDA Generik”. Seluruh unit pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dapat terhubung jejaring kerjasamanya melalui aplikasi SIKDA Generik. Selain itu aplikasi “SIKDA Generik” dirancang dan dibuat untuk memudahkan petugas puskesmas saat melakukan pelaporan ke berbagai program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian diharapkan aliran data dari level paling bawah sampai ke tingkat pusat dapat berjalan lancar, terstandar, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.

Diharapkan aplikasi tersebut dapat berguna secara efektif sebagai alat komunikasi pengelola data/informasi di daerah, dapat saling tukar menukar data dan informasi, serta membantu pengelola data/informasi agar selalu siap memberikan data atau gambaran kondisi kesehatan secara utuh dan berdasarkan bukti. Aplikasi “SIKDA Generik” merupakan penerapan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan, sehingga diharapkan dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang cepat, tepat dan akurat dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Sistem kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat sebagai berikut:

  • Tingkat Kabupaten/Kota, dimana terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya, dinas kesehatan kabupaten/kota, instalasi farmasi kabupaten/ kota, rumah sakit kabupaten/kota, serta pelayanan kesehatan rujukan primer lainnya.
  • Tingkat Provinsi, dimana terdapat dinas kesehatan provinsi, rumah sakit provinsi, dan pelayanan kesehatan rujukan sekunder lainnya.
  • Tingkat Pusat, dimana terdapat Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, dan Pelayanan kesehatan rujukan tersier lainnya.

Pada saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) model pengelolaan SIK, yaitu :

  1. Pengelolaan SIK manual, dimana pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan. Hal ini terjadi oleh karena adanya keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelayanan kesehatan itu berada. Pengelolaan secara manual selain tidak efisien juga menghambat dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan proses pelaporan.
  2. Pengelolaan SIK komputerisasi offline, pada jenis ini pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa, namun masih belum didukung oleh jaringan internet online ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional.
  3. Pengelolaan SIK komputerisasi online, pada jenis ini pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional untuk memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data.

Dalam proses pengelolaan data/informasi kesehatan di Indonesia, standar-standar yang dibutuhkan, baik standar proses pengelolaan informasi kesehatan maupun teknologi yang digunakan, belum memadai. Akses dan sumber daya kesehatan juga tidak merata, lebih banyak dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terutama di pulau Jawa. Akibatnya setiap institusi kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi menerapkan sistem informasi menurut kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadikan sistem yang digunakan berbeda-beda dan sulit untuk disatukan. Selain itu, kepemilikan dan keamanan data yang dipertukarkan menjadi penghalang untuk menyediakan data yang bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan. Penyebab sulitnya mewujudkan pertukaran data kesehatan di Indonesia yaitu:

  • Penggunaan platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda di setiap daerah.
  • Arsitektur dan bentuk penyimpanan data yang berbeda -beda
  • Kultur kepemilikan data yang kuat dan possessive
  • Kekhawatiran akan masalah keamanan data

Konsep SIKDA Generik
Ketersediaan informasi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi & fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Informasi kesehatan ini dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan atau SIK.
Dengan berlakunya sistem otonomi daerah, maka pengelolaan SIK merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing pemerintah daerah.

  • Pemerintah pusat/Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
  • Pemerintah daerah provinsi/dinas kesehatan provinsi, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala provinsi.
  • Pemerintah daerah kabupaten/kota / dinas kesehatan kab/kota, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala kabupaten/kota.

Dampak dari otonomi daerah tersebut, setiap pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan SIK berbasis teknologi informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga saat ini terdapat berbagai jenis SIK yang berbeda-beda di tiap daerah, baik itu berbeda dari sisi sistem operasi, bahasa pemrograman maupun data basenya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

  • SIK di Indonesia belum terintegrasi satu dengan lainnya. Informasi kesehatan masih terfragmentasi dan belum mampu mendukung penetapan kebijakan serta kebutuhan pemangku kebijakan.
  • Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka Pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi kesehatan yang dapat mengintegrasikan dan memfasilitasi proses pengumpulan dan pengolahan data, serta komunikasi data antar pelaksana pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat pusat, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh. Pada saat bersamaan juga memperbaiki proses pengolahan informasi yang terjadi di daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia.

SIKDA Generik merupakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam pengelolaan informasi kesehatan daerah, dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan diseminasi informasi kesehatan. SIKDA Generik dirancang untuk menjadi standar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di wilayahnya. SIKDA Generik hadir melalui proses inventarisasi berbagai SIKDA elektronik yang saat ini berjalan dan digunakan di daerah, memilih yang terbaik, kemudian dianalisis sehingga dihasilkan satu set deskripsi kebutuhan SIKDA Generik, yang mewakili kebutuhan seluruh komponen dalam sistem kesehatan Indonesia dan disesuaikan dengan standar yang diatur dalam Pedoman Nasional SIK.
Langkah selanjutnya dari pengembangan SIKDA Generik ini adalah mendistribusikan aplikasi SIKDA Generik kepada pemerintah daerah yang belum memiliki/menggunakan. Untuk pemerintah daerah yang telah memiliki/menggunakan SIKDA elektronik dapat tetap menggunakannya dengan beberapa penyesuaian terhadap Pedoman Nasional SIK atau beralih ke SIKDA Generik.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan interaksi dari berbagai komponen dalam SIKDA Generik dapat dilihat dalam bagan berikut :

Model Sikda Generik

Keterangan :
1. Fasilitas/institusi kesehatan yang masih manual/paper based, data dientri di computer entry station SIKDA Generik yang ada di kantor dinas kesehatan kab/kota. Data yang dientri bisa berbentuk data individual maupun agregat. Khusus untuk data puskesmas, data dientri melalui Sub Sistem SIM Puskesmas pada SIKDA Generik sehingga data yang diinput adalah data pasien secara individual.
2. Puskesmas yang telah memiliki perangkat komputer tetapi belum menggunakan aplikasi SIMPUS dapat menggunakan aplikasi SIKDA Generik, yang terhubung ke data base lokal di puskesmas tersebut atau langsung terhubung ke data base SIKDA Generik di Server SIKDA Generik yang ditempatkan di Kantor Dinkes kab/Kota melalui jaringan internet online.
3. Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah menggunakan komputer ataupun aplikasi sistem informasi manajemen lainnya, dapat melakukan eksport/sinkronisasi/migrasi file data base secara online melalui internet melalui Sub Sistem Komunikasi Data pada SIKDA Generik.
4. Setiap pemangku kepentingan dapat mengakses informasi kesehatan pada SIKDA Generik melalui Sub Sistem Executive Information Dashboard, yang berisi indikator-indikator kesehatan kab/kota yang merupakan rangkuman dari data-data puskesmas, rumah sakit, dan instalasi farmasi kab/kota. Laporan/informasi disajikan secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik, dengan berbagai kriteria yang dapat ditentukan sesuai keinginan pengguna.

 

Senin, 25 Jun 2012 10:59

Tips Menyembuhkan Flu secara alami

Pergantian musim kerap kali disertai dengan berjangkitnya penyakit flu. Tentu saja banyak pilihan obat yang dijual di pasaran untuk mengatasi sakit yang satu ini.

Setelah ditunggu-tunggu selama beberapa bulan terakhir ini, akhirnya Profil Kesehatan Kota Kupang di release oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang. Profil Kesehatan merupakan salah satu indikator utama yang mencatat hasil cakupan pelayanan kesehatan dari berbagai upaya dan program kesehatan yang dilakukan. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2011, merupakan kelanjutan dari profil tahun-tahun sebelumnya. Profil Kesehatan Kota Kupang juga merupakan salah satu wujud akuntabilitas dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Setiap Tahunnya agar Profil Kesehatan Kota Kupang ini semakin baik dan tidak dianggap tertinggal, maka penerbitan profil selalu mengalami perbaikan baik dari segi validitas data maupun tampilan profil. Walaupun sedikit terlambat, namun penerbitan Profil Kesehatan Kota Kupang tahun ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran data yang efektif terhadap berbagai permintaan data kesehatan dari berbagai stake holder Dinas Kesehatan serta masyarakat yang membutuhkan data ini.

”Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2011”, selain memuat informasi kesehatan seperti tahun sebelumnya juga memuat kejadian-kejadian penting pada tahun 2011. Namun demikian dalam penyusunannya, masih terdapat keterbatasan karena ada beberapa data yang masih belum bisa terkumpul sehingga untuk beberapa indikator masih tercantum data tahun sebelumnya.

Penerbitan ”Profil Kesehatan Kota Kupang”, dengan segala keterbatasannya diupayakan agar dapat terbit lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat memenuhi informasi akan perkembangan pembangunan kesehatan secara menyeluruh di Kota Kupang.

Semoga  melalui ” Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2011”, dapat memberikan manfaat dalam mengisi kebutuhan data dan informasi kesehatan yang terkini sesuai dengan harapan kita semua.

Download Profil Kesehatan Kota Kupang 2011

Hati-hati dan jagalan kesehatan anda saat begadang untuk menonton pertandingan sepakbola yang anda gemari, tetap pastikan anda tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. berikut ini kami bagikan informasi beberapa cemilan (Makanan Ringan/Snack) yang patut dihindari untuk dikonsumsi menemani anda begadang. setidaknya tidak mengkonsumsi ini secara berlebihan setiap harinya saat anda begadang.Camilan dan minuman biasanya selalu menemani saat-saat santai Anda bersama pasangan. Memang camilan bisa mengatasi rasa lapar yang sering hadir di saat begadang, namun juga bisa memberikan asupan lemak, garam dan karbohidrat berlebihan, termasuk gula.

Kualitas data kesehatan Indonesia masih rendah.  Hasil penilaian (Assesment) terhadap Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Indonesia yang dilakukan oleh Health Metrics Network (HMN) bekerjasama dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan pada tahun 2007. Adapun hasil penilaian menunjukkan hasil yang tidak adekuat untuk sumber daya (47%), indikator (61%), sumber data (51%), kualitas data (55%), penggunaan dan diseminasi data (57%) serta manajemen data (35%).  Sistem pemantauan kualitas data masih belum  terbangun, pemantauan terhadap kualitas data masih  tergantung bersifat pada kebutuhan proyek-proyek tertentu.

Mengacu pada hasil penilaian HMN tersebut, maka perlu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas data. Penguatan kualitas data dipengaruhi oleh sistem pemantauan kualitas data dan informasi kesehatan. Maka perlu dibangun sistem  pemantauan kualitas data secara mandiri dan dilaksanakan secara regular. Penilaian kualitas data dan validasi data serta pemantauan sistem pemantauan program kesehatan harus dilakukan secara rutin terintegrasi dengan supervisi atau bimbingan teknis seperti yang sudah berjalan selama ini.

Penilaian Kualitas Data Rutin adalah suatu metode yang dirancang untuk staff pengolah data program kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam menilai kualitas data rutin.  PKDR menilai data hasil pencatatan dan pelaporan rutin  cakupan program kesehatan yang mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas, yang penilaiannya meliputi:  kelengkapan, keakuratan, konsistensi, dan  kualitas komponen sistem pemantauan program.

Dalam rangka mendukung penilaian kualitas data (Data Quality Assesment) terhadap berbagai pelaporan rutin yang masuk ke Kementerian Kesehatan RI atau yang selanjutnya dikenal dengan PKDR maka, Kementrian kesehatan RI akan melaksanakan kegiatan pertemuan untuk pembahasan dan finalisasi draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kualitas Data Rutin yang dilaksanakan di Hotel Santika, Bogor pada tanggal 7-9 Juni 2011. Dalam pertemuan ini di undang berbagai perwakilan direktorat pada kementrian Kesehatan RI. Juga perwakilan dari dinas Kesehatan tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk propinsi NTT sendiri, diwakili oleh Tenaga SIK dan Pengelola program Malaria dari propinsi NTT dan Kota Kupang.

Kualitas data merupakan konsep multi-dimensi (seperti akurasi, bias, kesalahan pengukuran dll).    Tidak ada satu definisi tentang kualitas data yang digunakan secara konsisten di semua institusi. Secara keseluruhan, kualitas data  merupakan fungsi dari masing-masing dimensi.  Kualitas data adalah sesuatu abstrak dan dapat didefinisikan sebagai fungsi dari dimensi yang berbeda, sehingga penilaian kualitas data memerlukan penilaian dari masing-masing dimensi.

Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menilai dimensi yang berbeda dari kualitas data. WHO mengusulkan sebuah metode di mana dimensi kualitas data dipilih dan digunakan berdasarkan kebutuhan.  Namun, langkah pertama dalam penilaian kualitas data adalah dengan melakukan desk review dari kualitas data.   Hasil dari desk review memang belum tentu mampu mengidentifikasi penyebab data tidak akurat tetapi paling tidak mampu mengidentifikasi masalah akurasi data, kehandalan, keabsahan dan kelengkapannya.   Dimensi kunci dari kualitas data adalah akurasi dan kehandalan (accuracy and reliability).

Akurasi dan Kehandalan bisa dinilai dari beberapa dimensi antara lain: Apakah data yang dilaporkan benar atau salah? Apakah ada data yang hilang? Apakah ada pelaporan yang bermasalah?  Apakah semua unit yang seharusnya melaporkan sudah membuat pelaporan sebenarnya?  Apakah data yang dikirim secara tepat waktu? Apakah ada pencilan (outlier)?  Ketika data kecenderungan/trend diperiksa, apakah perubahan yang terjadi masuk akal?   Ketika memeriksa kecenderungan/trend, apakah ada data pencilan yang mungkin salah?  Apakah perkiraan untuk dua indikator yang berbeda tahapannya dari program yang sama sudah konsisten satu sama lain (misalnya rasio DPT3 dengan DPT1 sudah konsisten).
 WHO mengusulkan empat sub-dimensi untuk pemeriksaan lebih lanjut komponen kualitas data. Sub-dimensi tersebut adalah:
1.    Kelengkapan pelaporan termasuk ketepatan laporan,
2.    Konsistensi internal dari data yang dilaporkan,
3.    Konsistensi eksternal data target populasi;
4.    Konsistensi eksternal angka cakupan.

Penilaian kualitas data diperlukan untuk memahami data yang disajikan.  Umumnya data disajikan dalam bentuk indikator yang berisi komponen pembilang dan penyebut.  Akurasi indikator / cakupan tersebut sangat tergantung dengan kualitas data pembilang  dan penyebut.  Kualitas data pembilang sangat bergantung pada kelengkapan data dan ketepatan waktu pengiriman laporan oleh sumber data (fasilitas kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota/kota/provinsi); Akurasi data yang dilaporkan oleh sumber data (fasilitas kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota/kota/provinsi). Sedangkan kualitas data penyebut sangat bergantung pada target populasi, akurasi angka estimasi (misalnya : jumlah ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, anak balita, dll)

Penilaian kualitas data dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas pengelola data program pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Kegiatan penilaian kualitas data dilakukan terhadap data rutin hasil pelayanan atau cakupan program yang dilaporkan oleh unit yang lebih rendah, misalnya  tingkat pusat menilai kualitas data provinsi, tingkat provinsi menilai kualitas data kabupaten/kota/kota, dan tingkat kabupaten/kota/kota menilai kualitas data puskesmas. Penilaian kualitas data harus dilakukan secara rutin terhadap data yang diterima sesuai periodenya (bulanan atau triwulan). Kegiatan penilaian kualitas data harus terintegrasi dengan kegiatan program, sehingga hasil penilaian kualitas data harus diintegrasikan dengan Laporan Tahunan Kinerja Program.

 

 

Halaman 3 dari 3

Mitra Dinkes

Situs Pemerintah Kota Kupang - NTT
Situs Resmi Pemerintah Kota Kupang - NTT
Bappeda Kota Kupang
Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
Puskesmas Pasir Panjang
Melayani dengan CERIA: Cepat,Empati, Ramah, Inovatif & Akurat
Puskesmas Kupang Kota
Profil & Kegiatan Puskesmas Kupang Kota
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
SIKDA NTT
Website Resmi SIKDA NTT

Feedback

james faot
Sabtu, 01 September 2012 lalu, Kami mengundang Dinkes Kota Kupang sebagai salah satu na...
Bungsu
mantaappzz....!!!
crew perencanaan dinkeskot,,kereennzzz... (siapa dulu bosnya,, k len tu pasti, xixixi...