Font Size

Profile

Layout

Cpanel

Deseminasi DHA Kota Kupang Tahun 2011

Rabu, 5 September 2012, Dinas Kesehatan Kota Kupang melaksanakan kegiatan Tahunan District Health Account (DHA) untuk menjelaskan rincian pembiayaan kesehatan Kota Kupang Tahun 2011. WHO dan lembaga dunia lain (UNDP, WB, dll) rnenyarankan agar negara-negara di dunia melakukan pencatatan dan analisis situasi pembiayaan kesehatan (National Health Account). Tujuannya adaiah untuk melihat kecukupan, ketepatan alokasi dan efektivitas pembiayaan kesehatan tersebut dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Selain itu, hasil pencatatan tersebut dapat dibandingkan antara negara.


Di Indonesia, NHA pertama kali dilakukan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan bantuan proyek dari USAID. Setelah itu dilakukan health account secara parsial dan terbatas (hanya belanja kesehatan pemerintah, terbatas di beberapa propinsi dan kabupaten). Kegiatan-kegiatan itu juga bersifat "project driven" dan tidak berkelanjutan (misalnya yang didanai oleh wB, ADB, usAID, GTZ). Kegiatan NHA kemudian dilakukan lagi dengan bantuan WHO bersama Depkes dan Bappenas, mencakup anggaran tahun 2004 s/d 2006.


Kegiatan DHA 2011 untuk Kota Kupang dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, bertempat di Aula Sasando Lantai 3, Kator Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang, yang dihadiri oleh kurang lebih 60 Peserta yang berasal dari 38 Instansi Pemerintahan dan 23 Instansi Swasata, yang semuanya dianggap memiliki peran dan kontribusi dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Kota Kupang, khususnya dari sektor Pembiayaan. Daftar Instansi Pemerintahan yang hadir seperti Pimpinan SKPD yang memiliki program bersinggungan dengan upaya kesehatan seperti Dinas Kesehatan, RSUD W.Z. Yohanes, RSUD Kota Kupang, RS. TNI-AD, RS. TNI-AU, RS. TNI-AL, RS Bhayangkara-POLRI, KBKS, DInas Sosial, KPAD, Badan pemberdayaan perempuan, Bappeda, BPMD,  serta Kantor Kesehatan pelabuhan (KKP), dan beberapa perwakilan BUMN/BUMD seperti PT.Pos, PT. PLN, PT. Pertamina, Jasa Raharja, Askes, dan Jamsostek. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak swasta seperti Perwakilan Bidan Praktek, Dokter Praktek, Apotik, dan juga Asuransi Kesehatan.


Selama ini disinyailir ada beberapa masaiah dalam sistem pembiayaan kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:
1.    Jumlahnya terlalu kecil, tidak cukup untuk menjamin efektivitas program kesehatan Berbagai sumber pembiayaan terfragmentasi (tidak terintegrasi), sehingga menyebabkan penggunaan biaya rersebut tidak efektif dan tidak efisien
2.    Kekurangan biaya operasionai, padahal kinerja suatu program kesehatan ditentukan oleh kecukupan anggaran operasional
3.    Terlalu banyak untuk kegiatan tidak langsung, misainya untuk peningkatan kapasitas adiministratif (pelatihan, belanja barang modal, dll) padahal kinerja program kesehatan sangat ditentukan oleh kegiatan langsung (pelayanan atau intervensi ditengah masvarakat)
4.    Alokasi tidak sesuai dengan program prioritas seperti telah ditetapkan daiam kebijakan-kebijakan (misalnya SpM, RPJMN, permendag.i, MDGs,dll
5.    Reaiisasi anggaran telat turun, sehingga pelaksanaan dilakukan terburu-buru diakhir tahun dengan mutu yang tidak optimal.
Masalah-masalah tersebut diatas sangat di pengaruhi kinerja program/pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota. Namun di banyak Kabupaten kota, masalah-masalah tersebut hanya berupa suatu sinyalemen atau dugaan. Berapa besar bobot masalah tersebut tidak diketahui dengan jelas. Oleh karenanya juga sulit rnenyusun strategi bagaimana meningkatkan sistem pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota bersangkutan.  Ada tidaknya masalah tersebut dan berapa besar bobot masalahnya hanya bisa diketahui kalau dilakukan pencatatan dan analisis terhadap situasi pembiayaan secara menyeluruh.
Health Account adalah pencatatan, analisis dan pelaporan situasi pembiayaan kesehatan pada suatu wilayah, kalau ruang lingkupnya adalah tingkat nasionai, maka pencatatan tersebut disebut National Health Account (NHA) kalau ruang lingkupnya adalah tingkat Kabupaten/Kota, maka pencatatan tersebut disebut District Health Account (DHA). Dengan melakukan DHA, maka Kabupaten/kota akan mendapat gambaran menyeluruh (komprehensif) tentang situasi pembiayaan kesehatan di Kabupaten/Kota bersangkutan.

Dengan DHA misalnya akan dihasilkan gambaran tentang :
1.    Total biaya kesehatan yang tersedia
2.    Biaya kesehatan per kapita (yang dapat dibandingkan dengan angka nasional atau daerah lain)
3.    Sumber-sumber biaya kesehatan tersebut (pemerintah dan non-pemerintah)
4.    Siapa yang mengelola biaya tersebut
5.    Siapa yang dibiayai oleh pengelola dana tersebut untuk melakukan kegiatan kesehatan
6.    Untuk kegiatan apa biaya tersebut dipergunakan (kegiatan langsung dan kegiatan penunjang)
7.    Untuk mata angaran apa biaya tersebut dipergunakan (Invesastasi/Operasionai/ Pemeliharaan)
8.    Untuk program apa biaya tersebut dipergunakan (sudahkan sesuai dengan prioritas program)
9.    Di jenjang mana kegiatan tersebut dilakukan (Propinsi, Kab/Kota,Kecamatan, Desa/masyarakat)
10.    Segmen penduduk mana yang rnendapat manfaat dari biaya tersebut (ibu dan anak, penduduk miskin, dll)

Informasi diatas sangat berguna untuk menyusun strategi perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja program kesehatan di Kabupaten/kota. Selain itu, dalam sistem desentralisasi seoerti diterapkan di Indonesia, DHA sangat diperlukan dalam rnelaksanakan National Health Account (NHA). NHA yang dilakukan oleh Pusat, hanya akan lengkap kalau mendapat informasi situasi pembiayaan kesehatan dari tingkat Kabupaten/Kota. Tidak rnungkin tingkat Pusat melakukan sendiri DHA di daerah yang iumlahnya lebih dari 480 Kab/Kota.  Kekurangan NHA yang dilakukan selama imi adalah terbatas pada anggaran kesehatan yang berasal dari dan baik dikelola oleh pusat. Itupun terbatas pula pada belanja kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak termasuk swasta, dengan demikian hasil NHA di lndonesia sulit dibandingkan dengan hasil NHA di negara lain yang dilakukan secara komprehensif.

Dalam Kegiatan ini diulas beberapa permasalahan utama dalam penganggaran kesehatan suatu Kab/Kota diantaranya :
1)    Kecenderungan untuk Belanja Fisik
Dari telaahan terhadap pola biaya kesehatan di Kab/Kota, tampak adanya kecenderungan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan untuk belanja barang modal (fisik), misalnya membangun gedung, membeli alat, membeli kendaraan, dll. Belanja- belanja tersebut memang perlu kalau sarana fisik yang diadakan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah melalui studi kelayakan tentang prospek utilisasinya. Akan tetapi kalau dari tahun-ketahun kecenderungan seperti itu berlanjut, program kesehatan bisa meniadi tidak efektif; kalau investasi barang modal tersebut tidak diikuti dengan kecukupan biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Kalau anggaran kesehatan Kab/Kota terbatas kecenderungan pada belanja barang fisik bisa menyebabkan alokasi untuk operasional tidak mencukupi.

2)    Biaya operasional untuk kegiatan langsung; pengaruhnya terhadap kinerja
Kinerja program kesehatan sangat dipengaruhi oleh kecukupan biaya operasional dan biava untuk kegiatan langsung, yaitu kegiatan pelayanan individu atau kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan. Dalam tabel berikut disampaikan contoh apa-yang dimaksud dengan biaya operasional dan contoh beberapa kegiatan yang termasuk kegiatan langsung.
Contoh kegiatan tidak langsung (penunjang) ,rnisalnya adalah a) pendidikan dan pelatihan staf administrasi, b) rapat kerja, c) rapat koordinasi, d) bimbinian teknis, dll. Ada tidaknya masalah kekurangan biaya operasional untuk kegiatan langsung disebutkan diatas dapat dilihat dari hasil DHA.

3)    Dampak dari Dana Dekonsentrasi
Seperti telah disampaikan dekonsentrasi adalah dana milik Pemerintah Pusat yang diserahkan pengelolaannya kepada Propinsi. Peruntukannya, bisa untuk peningkatan kapasitas daerah, melakukan koordinasi dengan derah, koordinasi lintas sektor, serta bantuan dana untuk program kesehatan tertentu di tingkat Kab/Kota sejauh Penggunaanya sesuai dengan peruntukan dana Dekonsentrasi tersebut.
Kalau dana dekonsentrasi dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan Kab/Kota, seringkali kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diselenggarakan di Propinsi. Akibatnya, staf Kabuputen/Kota harus berada di ibukota propinsi untuk dilatih, diberikan bekal/sosialisasi kebiiakan pusat, dll. Untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari ibukota propinsi (misalnya Propinsi Kepulauan), staf Kab/Kota harus meninggalkan daerahnya selama beberapa hari.

4)    Kecenderungan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk
Perkembangan lain adalah kecenderungan pimpinan daerah untuk mernberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Kebijakan jelas sasarannya bukan penduduk miskin, karena biaya kesehatan penduduk miskin sudah ditanggung oleh pemerintah pusat melaiui dana bantuan sosial (Jamkesmas). Dengan perkataan lain kebijakan pemerintah daerah bersangkutan adalah memberi subsidi kepada penduduk mampu (non-miskin).

Kebijakan pelayanan gratis tersebut pada masa sekarang jelas tidak bisa diterapkan oleh sebagian besar daerah di Indonesia. Hanya daerah yang memiliki PAD cukup tinggi yang mampu membiayainya. Itupun diperkirakan tidak bisa bertahan dalam jangka panjang, karena sekarang ini  pola penyakit sudah jelas ditandai dengan naiknya penyakit degeneratif, Diabetes Meiitus, hipertensi, jantung koroner, stroke, hemodialyisis, kanker, dll. Penyakit-penyakit tersebut memerlukan pelayanan kesehatan yang canggih dan mahal.
Analisis belanja rumah tangga dalam rangka DHA.menunjukkan bahwa kemampuan membayar penduduk ternyata cukup tinggi, paling tidak untuk membayar tarif rawat jalan di puskesmas dan rawat jalan di RSUD. Kemampuan membayar ini jeias sekali pada rumah tangga yang tergolong 40% teratas dalarn peringkat belanja rumah tangga. Kemampuan rnembayar tersebut dinilai dari a) berapa belanja kesehatan yang selama ini telah dikeluarkan mmah tangga, b) berapa belanja untuk keperluan tidak esensial (tidak penting) seperti untuk rokok/tembakau, minuman mengandung alkohol, sirih dan pinang, dil.

Hasil DHA akan rnernperlihatkan kemampuan membayar tersebut dan hendaknya dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan, apakah a) menggratiskan pelayanan bagi seluruh penduduk atau, b) secara selektif mengenakan tarif bagi penduduk mampu atau, memanfaatkan kemampuan membayar tersebut untuk mengembangkan system asuransi kesehatan. Sekarang ini secara nasional pembiayaan kesehatan sebagian besar (sekitar ditanggung oleh Rumah Tangga, dan itupun dalam bentuk pembayaran langsung kepada penyedia pelayanan kesehatan (out of pocket payment). Pembayaran OOP potensial menyebabkan pemiskinan Rumah Tangga yang mengalami sakit berat dengan biaya mahal, maka biaya tersebut bisa menjadi "malapetaka" keuangan rumah tangga (financial catasthrophy). Perlu dikemukakan bahwa kebijakan nasional adalah mengembangkan asuransi kesehatan sosial sesuai dengan isi UU No.40/2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN terdiri dari 4 macam jaminan, yaitu (1) Jaminan hari tua, (2) Jaminan (3)Jaminan kecelakaan kerja dan (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
Namun sementara itu ada sekitar 40 Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan asuransi kesehatan yang disebut sebagai Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesda tersebut sangat beragam dan belum seluruhnya dapat diterapkan sesuai prinsip asuransi kesehatan sosial seperti diamanatkan dalam UU SJSN tersebut Beberapa daerah yang cukup dikenal mengembangkan Jamkesda misalnya Jernbrana (Bali), Tobasa (Sumut), Sinjai (Sulsel), Klaten dan juga Kota Kupang.

5)    Realisasi Anggaran Terlambat
Keterlambatan reaiisasi anggaran sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung kronis. Dampaknya terhadap kinerja program besar sekali. Mungkin sadar bahwa realisasi akan terlambat, ,maka perencana dengan sengaja memilih kegiatan yang cepat menyerap anggaran. Kegiatan semacam itu misalnya adalah lokakarya pertemuan koordinasi, pelatihan, dll. Inilah barangkali yang menyebabkan kenapa akhir tahun kegiatan semacam itu banyak dilakukan di tempat-tempat pertemuan seperti hotel. dll. Kegiatan-kegiatan tidak langsung semacam itu jelas tidak segera meningkatkan kinerja program kesehatan.
DHA bukan suatu alat atau cara yang bisa memperbaiki masalah keterlambatan realisasi tersebut. Akan tetapi kalau hasil DHA menunjukan bahwa kegiatan semirnar, lokakarya, pertemuan kordinasi, dan pelatihan banyak menyerap anggaran kesehatan daerah, bisa diselidiki kaitannya dengan terlambatnya realisasi angggaran.


Dalam pelaksanaan DHA, maka Kegiatan ini didukung oleh Tim DHA Kota Kupang yang merupakan gabungan dari beberapa SKPD yang ada di Kota Kupang. Ketua Tim DHA Kota Kupang yakni Bapak. Agustinus Hake, S.Pt dari Bappeda Kota Kupang, dengan anggotanya yakni Sri Wahyuningsih, SKM, Lazariandres D. Logo,S.KM, Debby S. Riwu,S.KM, Yeni A. Come Rihi,SKM dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, Marthin Tulit Beni, S.ST, Putu Dickupana, S.ST dari BPS Kota Kupang, Damaris Adu dari RSUD Kota Kupang. Dalam pelaksanaan tugasnya tim ini di fasilitasi oleh dr. I. Wayan Ari Wijana S. Putra (Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang),M.Si, Rudy Priyono, SKM, M.Kes (Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang), Yendris Krisno Syamruth, S.KM., M.Kes (Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana)

Beberapa hal menarik, yang menjadi hasil dalam laporan TIM DHA bahwa sumber pembiayaan dari pemerintah sangat dominan dalam pembiayaan kesehatan di Kota Kupang tahun 2011 dengan persentase 80,52% dari total sumber pembiayaan sebesar Rp. 69.142.955.269, sedangkan kontribusi dari sumber pembiayaan non-pemerintah sebesar 19,48%, hal ini terbalik dengan angka rata-rata nasional (rata-rata nasional : non pemerintah 70%, pemerintah 30%). Jika dilihat lebih rinci nampak bahwa pemerintah Kota Kupang paling berkontribusi sebagai sumber pembiayaan dengan persentase 26,07%, diikuti oleh sumber Subsidi Premi PNS (24,28%), Sistem Kesehatan TNI/Polri (14,76%). Hal ini membuktikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Kupang dilakukan secara mandiri atau sangat tergantung dari APBD Pemerintah Daerah Kota Kupang, dan tidak tergantung dari pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun dana Peinjaman/Donor/Hibah. Jika dibandingkan antara biaya pemerintah kabupaten dan rumah tangga, maka terlihat selisih yang cukup jauh.
Untuk Biaya kesehatan per kapita Kota Kupang T.A. 2011 adalah sebesar Rp.255.387 atau sebesar US$ 25,87 (dengan mengunakan kurs Rp.9.500/US$). WHO menyatakan bahwa anggaran kesehatan yang ideal untuk menjamin terselenggaranya program/pelayanan kesehatan essensial adalah sebesar US$ 34/kapita (WHO-2000, Macroeconomic Commision and Health). Jika dibandingkan dengan biaya kesehatan per kapita Kota Kupang (US$ 26,88), maka dapat disimpulkan bahwa biaya kesehatan di Kota Kupang masih kurang dan belum memenuhi standar ideal biaya kesehatan per kapita yang ditetapkan WHO. Dilihat dari peran pemerintah yang mengalokasikan biaya kesehatan US$ 20,83 per kapita jika dibandingkan dengan patokan World Bank (US$ 12 – US$ 18), maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sudah cukup dalam membiayai kesehatan.

Untuk Variabel Pengelola Anggaran maka Pemerintah sangat dominan dalam pengelolaan anggaran di Kota Kupang dengan persentase 54,91%, diikuti Semi Pemerintah  dengan presentase 26,83% dan Non-Pemerintah yaitu oleh rumah tangga 18,25% dengan Provider swasta sebagai pengelola anggaran terbesar (16,45%). Pemerintah Kota Kupang juga sangat dominan sebagai pengelola anggaran dengan persentase (32,28%) dengan pengelola terbesar adalah Dinas Kesehatan (19,08%), selain itu TNI Polri juga merupakan salah satu pengelola Anggaran Kesehatan terbesar di Kota Kupang dengan 21, 72%.

Untuk Variabel Jenis Kegiatan maka pada Pembiayaan Kesehatan di Kota Kupang, jenis kegiatan langsung seperti kegiatan pelayanan kuratif dan kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan sangat dominan jika dibandingkan dengan kegiatan tidak langsung seperti fungsi menejerial dan koordinasi, peningkatan kapasitas personil kesehatan dan pengadaan serta pemeliharaan infrastruktur dan alat non medis. Keadaan tersebut menunjukan konsistensi dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan langsung lebih besar daripada kegiatan tidak langsung. Persentase terbesar dari sebaran jenis kegiatan adalah kegiatan untuk pelayanan kesehatan dalam program kesehatan individual (39,52%) yang didalamnya termasuk belanja rumah tangga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (berobat) dan belanja pelayanan masyarakat untuk masyarakat miskin (JAMKESMAS & JAMKESDA). Pada kegiatan tidak langsung, yang dominan adalah belanja Manajerial dan Koordinasi serta pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur serta alat non medis.Selanjutnya Persentase belanja untuk fungsi menejerial dan koordinasi (18,00%) lebih besar dibandingkan dengan belanja Pemeliharaan infrastruktur serta alat non medis (9,25%) serta untuk belanja pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur alat medis (8,94%).

Untuk Variabel Mata Anggaran maka belanja kesehatan di Kota Kupang lebih banyak dihabiskan untuk belanja yang bersifat operasional (85,27%) dibandingkan dengan untuk Investasi (13,68%) dan Pemeliharaan (1,05%). Belanja untuk biaya operasional lainnya memiliki porsi terbesar dimana yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah belanja yang bersumber dari rumah tangga yang tidak bisa dirinci penggunaannya. Selanjutnya adalah belanja untuk pembayaran honorarium juga memiliki persentase yang besar (38,27%) selain belanja untuk obat dan bahan medis (24,24%), belanja untuk pembangunan Gaji (5,89%), Pengadaan Bahan Non-Medis (4,22%), Biaya Operasional lainnya (4,14%), dan belanja perjalanan (4,13%).

Untuk Variabel Program maka Pembiayaan Kesehatan di Kota Kupang menunjukan belanja kesehatan lebih banyak digunakan untuk program kesehatan perorangan (65,40%), program yang menyangkut capacity building/penunjang (26,31%) dibanding dengan belanja dan program kesehatan masyarakat (8,30%). Belanja untuk pengobatan umum merupakan belanja yang persentase tertinggi (26,38%). Untuk Program Kesehatan peorangan, Belanja untuk administrasi dan manajemen juga memiliki persentase yang tinggi (14,41%) dimana di dalamnya termasuk belanja untuk gaji pegawai Selanjutnya adalah belanja pelayanan rawat inap 14,34% untuk biaya Klaim Jamkesda Masyarakat Kota Kupang, belanja obat dan perbekalan kesehatan (10,13%), Pelayanan Rawat Jalan (10,10%) termasuk untuk biaya Klaim Jamkesda Masyarakat Kota Kupang dan belanja untuk pembangunan fisik mengenai pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur (9,93%).

Sedangkan untuk program-program prioritas kesehatan masyarakat seperti KIA, Gizi, Malaria, TBC, Kesehatan lingkungan dan Promosi Kesehatan mendapat persentase yang sangat sedikit (KIA 4,60%, Kesehatan Lingkungan 1,05%, Promosi Kesehatan 0,83%, Gizi 0,49%), sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk pengalokasian biaya bagi program-program ini di tahun-tahun berikutnya. Potret biaya kesehatan program KIA, Gizi akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Untuk Variabel Jenjang Kegiatan terlihat bahwa jenjang kegiatan untuk program kesehatan lebih banyak di tingkat Provinsi 58,94%, kabupaten/Kota (31,17%), kemudian di tingkat kecamatan/puskesmas (7,50%) dan desa/kelurahan/masyarakat (2,39%). Hal ini menunjukan bahwa kurangnya intensitas kegiatan di tingkat puskesmas dan masyarakat sehingga perlu pembenahan, karena untuk perbaikan kinerja program pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh intensitas pelayanan di tingkat puskesmas dan masyarakat.
Untuk Variabel Penerima Manfaat terlihat bahwa pembiayaan kesehatan lebih bermanfaat bagi kelompok umur produktif (2,61%) dan namun juga tidak melupakan pembiayaan kesehatan untuk “human investment” yaitu pada kesehatan anak.

Adalagi Hasil dari DHA yang cukup mengejutkan yakni Pola belanja masyarakat menunjukan angka yang mengejutkan karena masyarakat ternyata lebih mengutamakan untuk membeli rokok dan alkohol daripada menggunakannya untuk biaya kesehatan. Hal inilah yang dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan di Kota Kupang, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok dan alkohol untuk kesehatan dengan memperkuat promosi, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk rokok dan alkohol dapat dimobilisasi untuk sistem jaminan kesehatan. Perlu digaris bawahi belanja masyarakat untuk keperluan non essensial (rokok, alkohol, sirih pinang) mencapai Rp. 151,758,983,365 (3,23%), lebih besar dari total pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber selama 1 tahun sebesar Rp. 148,620,150,165 (3,17%). Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah dengan memanfaatkan pengeluaran masyarakat untuk belanja rokok, alkohol dan sirih pinang. Selain itu besarnya pengeluaran masyarakat untuk belanja rokok dan alkohol ini tentunya merugikan bagi pembangunan kesehatan. Sehingga diperlukan langkah-langkah promotif bagi masyarakat mengenai bahaya rokok dan alkohol untuk kesehatan.

Lebih lengkapnya silahkan download Laporan DHA Kota Kupang di bawah ini..

Laporan DHA Kota Kupang 2011

Foto Kegiatan DHA Kota Kupang 2011

 

 


Non Facebooker..?? Tulis Komentar disini


Security code
Refresh

You are here: Home Warta Dinkes Deseminasi DHA Kota Kupang Tahun 2011

 

Hubungi Kami

DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Jalan SK. Lerik - Kupang - NTT

Telpon : (0380)825769
Fax      : (0380)825730

Email   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Atau dengan mengisi Form Contact

Klik Disini